Rabu, 04 Maret 2015

Berfikir Secara Kreatif

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dilengkapi akal dan pikiran. Akal adalah alat berpikir atau daya pikir untuk mengerti mengenai sesuatu termasuk pikiran, ingatan. Akal dapat pula dinyatakan sebagai upaya, ikhtiar atau jalan untuk melakukan sesuatu (kamus umum bahasa indonesia). Pikiran adalah proses akal untuk mengingat, berangan-angan seperti ahli falsafat. Namun pikiran juga dapat diartikan sebagai kecerdasan berargumentasi, berpikir, mengingat dan menguasai kesadaran untuk bertindak dan sebagainya. Tanpa akal manusia tidak bisa membuat / menciptakan suatu karya. Hanya akal dan pikiran yang dapat membuat manusia berkembang menuju kehidupan yang lebih baik melalui keberadaan budaya manusia. Salah satu budaya manusia adalah berpikir kreatif, yaitu memiliki daya cipta atau kemampuan menciptakan sesuatu yang berguna. Menurut Henry Ford, berpikir adalah suatu pekerjaan paling berat karena itu tidak banyak orang yang mau berpikir. Orang yang selalu berpikir dapat diartikan mampu berbicara dengan dirinya sendiri (batin), menganalisa, mempertimbangkan dan terdorong mencari hubungan sebab dan akibat pada sesuatu yang terjadi disekitarnya (kaum cendikiawan/intelektual)
Sebenarnya berlatih berpikir kreatif sama seperti melatih diri dalam melakukan tindakan atau perbuatan misalnya berlatih berbuat baik maka akan terbiasa semakin baik. Berlatih percaya diri maka terbiasa yakin dengan dirinya sendiri. Berpikir kreatif merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai kesuksesan namun pada zaman modern seperti sekarang ini “kita” berada dalam kebiasaan cara pikir / mental yang mempermudah/praktis mewujudkan kemauan dengan segera. Bayangkan bertahun-tahun lalu orang harus berkreatifitas agar dapat hidup misalnya dengan bercocok tanam untuk kebutuhan makan, mencari kayu bakar untuk memasak, membuat rumah untuk tempat berteduh dsb. Semestinya kalau kita kreatif maka bercocok tanam mendorong untuk membuat alat yang lebih sesuai sehingga tenaga manusia dapat dialihkan untuk yang lebih produktif. Sekarang ini “kita” cenderung menggunakan / menerima sesuatu secara pasif tanpa mau menggali potensi diri sebagai kreatifitas untuk menemukan dan mengembangkan hal-hal yang baru.
Perlu diperhatikan bahwa berpikir kreatif / imajinatif bukanlah bakat khusus yang hanya dimiliki beberapa orang saja karena sejak dilahirkan manusia sudah diberi kemampuan bakat berimajinasi tetapi tidak diolah menjadi kebiasaan sehari-hari. Untuk memulai kebiasaan kreatif harus dimiliki rasa antusias/bergairah, bersemangat, rasa ingin tahu, memberi perhatian / kepedulian pada diri sendiri.

Menurut Iskandar (2009: 86-87) Kemampaun berpikir merupakan kegiatan penalaran yang reflektif, kritis, dan kreatif, yang berorientasi pada suatu   proses   intelektual   yang   melibatkan   pembentukan   konsep (conceptualizing), aplikasi, analisis, menilai informasi yang terkumpul (sintesis) atau dihasilkan melalui pengamatan, pengalaman, refleksi, komunikasi sebagai landasan kepada suatu keyakinan (kepercayaan) dan tindakan.   Berpikir   adalah   satu   keaktifan   pribadi   manusia   yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman yang kita kehendaki.

Jumat, 13 Februari 2015

Demonstrasi atau Unjuk Rasa

Dalam Undang - Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum, dalam pasal 1 ayat 3 Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagaimana secara demonstratif dimuka umum.

Dalam Wikipedia, Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.
Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemeritah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Demonstrasi merupakan sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk pengerahan masa.

Demonstrasi adalah satu di antara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan dipelihara agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika pandangan dan pendapat itu telah disampaikan, Walau kadangkala terasa tipis batasnya, tetapi patut dipahami, demonstrasi yang disertai unsur kekerasan dan pemaksaan, akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang sejalan dengan hakikat Tri Dharma perguruan tinggi,
Kita semua memahami, cara dan bentuk kegiatan mereka telah menimbulkan berbagai tanggapan masyarakat. Adalah tugas kita untuk menjaga bahwa semua gerak mereka tetap fokus pada tujuan kegiatan dan berlangsung sesuai norma-norma demokrasi yang akan kita tegakkan.

Soe Hok Gie "Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan".

Dalam Kamus Besar KBBI Unjuk Rasa adalah pernyataan protes yang dilakukan secara massal;demonstrasi. Dan didalam Demonstrasi terdapat yang namanya pengunjuk rasa, Pengunjuk Rasa adalah orang yg melakukan unjuk rasa; sekumpulan orang yg mengadakan unjuk rasa; demonstran.

Tujuan demonstrasi adalah sebagai berikut:
  • Untuk mengungkapkan pendapat (setuju atau tidak setuju) terkait isu publik seperti ketidakadilan, penderitaan kaum dhuafa, dll. 
  • Protes terkait isu politik.
  • Protes terkait permasalahan ekonomi.
  • Protes terkait isu sosial.
  • Meminta untuk mengklarifikasi Isu yang beredar.
 Yusuf Qardhawi termasuk salah satu ulama kontemporer yang membolehkan demonstrasi. Bagi Qaradhawi unjuk rasa hukumnya boleh dalam Islam selagi bertujuan baik dan di dalamnya tidak terkandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam.[1]

Qardhawi mengatakan: فمن حق المسلمين – كغيرهم من سائر البشر- أن يسيروا المسيرات وينشئوا المظاهرات، تعبيرا عن مطالبهم المشروعة، وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الأمر، وصنّاع القرار، بصوت مسموع لا يمكن تجاهله. فإن صوت الفرد قد لا يسمع، ولكن صوت المجموع أقوى من أن يتجاهل، وكلما تكاثر المتظاهرون، وكان معهم شخصيات لها وزنها: كان صوتهم أكثر إسماعا وأشد تأثيرا. لأن إرادة الجماعة أقوى من إرادة الفرد، والمرء ضعيف بمفرده قوي بجماعته 
Arti kesimpulan: Adalah menjadi hak umat Islam untuk berdemonstrasi. Karena tuntutan yang disampaikan secara bersama lebih kuat dibanding apabila dilakukan sendirian. (http://www.alkhoirot.net/2012/05/demonstrasi-dalam-islam.html).


SALAM MAHASISWAAAAAAA~~~~~~ 

Kenapa Hukuman Mati Harus Dihapuskan?

Jawabnya sederhana sebab "Hak Hidup" adalah hak asasi paling fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia. Hukuman mati memiliki terlalu banyak kecacatan hukum dalam pengaplikasiannya.
 
Pertama, sebagai alasan paling sederhana, hukuman mati itu bikinan negara, dan nyawa bukan ciptaan negara. 
Kedua, mengapa kita wajib menentang hukuman mati? Hukuman mati dalam semua kasus tanpa memandang sifat kejahatannya, karakteristik pelaku, atau metode yang digunakan oleh negara untuk membunuh narapidana merupakan penyangkalan utama terhadap hak-hak asasi manusia. Ini merupakan tindakan negara yang direncanakan dan berdarah dingin untuk membunuh seorang manusia atas nama keadilan. Hukuman mati melanggar hak untuk hidup, hak utama sebagai syarat fundamental kemanusiaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan berbagai standar internasional hak-hak manusia. Ini adalah bentuk penghukuman yang paling kejam tidak manusiawi dan merendahkan harkat martabat manusia. Tidak akan pernah ada pembenaran untuk penyiksaan atau perlakuan kejam. Seperti penyiksaan, eksekusi mati merupakan serangan fisik dan mental yang sangat ekstrem terhadap individu. Rasa sakit fisik yang disebabkan oleh tindakan membunuh seorang manusia tidak dapat diukur atau tidak dapat diduga penderitaan psikologisnya yang disebabkan oleh kematian di tangan negara ataupun institusi-institusi kekuasaan berbasis agama.
Ketiga, hukuman mati di banyak negara berwatak diskriminatif, dan sering digunakan secara tidak proporsional terhadap kaum miskin, minoritas dan anggota ras, komunitas etnis atau agama tertentu. Hal ini diberlakukan dan dilaksanakan secara sewenang-wenang. Bahkan upaya negara-negara peserta perjanjian Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (1966) untuk tetap mempertahankan hukuman mati bagi jenis-jenis “kejahatan terburuk" dan bagi pelaku pembunuhan massal, setiap tahunnya pasti mengarah pada inkonsistensi dan kesalahan. Kesalahan penghukuman tak terhindarkan. Kesalahan ini diperburuk dengan diskriminasi, pelanggaran penuntutan, dan sistem peradilan yang tidak memadai. Selama sistem keadilan manusia masih mungkin keliru, risiko mengeksekusi orang yang tidak bersalah tidak pernah dapat dihilangkan. Itulah alasan mengapa kita harus terus menuntut penghapusan hukuman mati tanpa syarat.
Keempat, hukuman mati belum terbukti memiliki efek jera yang khusus. Hukuman mati menyangkal kemungkinan rehabilitasi pelaku dan menutup rekonsiliasinya dengan keluarga korban pembunuhan. Ketimbang terus menerus membenarkan penerapan hukuman mati, kesempatan bagi rehabilitasi dan rekonsiliasi lebih memajukan tanggapan sederhana dan strategi positif kita terhadap masalah-masalah manusia yang kompleks.
Kelima, hukuman mati memperpanjang penderitaan keluarga korban pembunuhan atau kejahatan, dan memperluas dampaknya bagi penderitaan orang-orang dan kerabat tahanan atau terhukum yang dieksekusi.  Hukuman mati mengalihkan sumber daya dan energi yang seharusnya lebih baik digunakan untuk bekerja melawan kejahatan, kekerasan dan membantu mereka yang terkena dampaknya. Hukuman mati merupakan mata rantai budaya kekerasan, bukan solusi terhadapnya. Hukuman mati merupakan penghinaan terhadap harkat manusia, dan karenanya harus dihapuskan.
Keenam, hukuman mati tidak reversible, yang artinya bila terhukum telah dieksekusi namun di kemudian hari ternyata ia terbukti tidak bersalah, bagaimana caranya mengembalikan nyawa yang terhukum mati?. Rasionalitas akhir hukuman mati bisa dilaksanakan apabila sang pelaksana hukum juga mampu menghidupkan orang yang telah mati.
Ketujuh, manusia bukan Tuhan sebagai sebuah premis yang berhak mencabut nyawa, dan Tuhan tidaklah bermain sebagai hakim dalam ranah hukum sipil di bumi manusia. 
Sumber : http://oir-nikonian.blogspot.com/2014/08/alasan-alasan-mengapa-hukuman-mati.html
 

Sebagai negara hukum, yang merupakan syarat utamanya adalah menjunjung hak asasi manusia, sudah sepatutnya hukuman mati dihapuskan penerapannya di Indonesia. Selain itu, terdapat beberapa alasan yang perlu dicermati kenapa hukuman mati dihapuskan penerapannya di Indonesia, yaitu hukuman mati melanggar nilai-nilai kemanusiaan, yaitu hak untuk hidup (right to life); hukuman mati merupakan pelanggaran konstitusi karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 A (Perubahan Kedua) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) dan melanggar Pasal 9 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999; hukuman mati tidak membawa dampak positif atau efek jera seperti yang diharapkan dari praktik hukuman mati (retribution dan deterrence tidak mempan); hukuman mati bersifat final dan tidak dapat ditinjau kembali sehingga keputusan mencabut nyawa orang lain bersifat final.

Pasal 6 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan bahwa “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu” dan Indonesia tercatat sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan PBB yang telah meratifikasi ICCPR. Berdasarkan uraian-uraian tersebut jelas bahwa pelaksanaan atau penerapan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang dilindungi dan dijamin oleh konstitusi.
Oleh karena itu sudah selayak dan sepantasnya apabila pemberlakuan hukuman mati di Indonesia dihapuskan karena bertentangan dengan hak hidup seseorang dan bertentangan dengan UUD 1945.(*)
 
Ketua Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) Siti Noor Laila menegaskan, Hukuman Mati tersebut jelas-jelas melanggar HAM, karena hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang dari lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun baik itu pemerintah sekalipun. dan masih lemahnya Peradilan di Indonesia yang dirasa belum adil bagi masyarakat banyak yang menyebabkan hukuman ini tidak bisa diterapkan. Hukuman Mati bukan solusi, masih banyak hukuman lain yang mampu memberikan efek jera bagi pelakunya(www.covesia.com/berita/2880/mengapa-hukuman-mati-harus-dihapuskan-ini-alasannya.html)
Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menegaskan, hukuman mati tersebut jelas-jelas melanggar HAM, karena hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang semenjak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun baik itu pemerintah sekalipun.
- See more at: http://www.covesia.com/berita/2880/mengapa-hukuman-mati-harus-dihapuskan-ini-alasannya.html#sthash.iDOMEWNG.dpuf
Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menegaskan, hukuman mati tersebut jelas-jelas melanggar HAM, karena hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang semenjak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun baik itu pemerintah sekalipun.
- See more at: http://www.covesia.com/berita/2880/mengapa-hukuman-mati-harus-dihapuskan-ini-alasannya.html#sthash.iDOMEWNG.dpuf
Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menegaskan, hukuman mati tersebut jelas-jelas melanggar HAM, karena hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang semenjak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun baik itu pemerintah sekalipun.
- See more at: http://www.covesia.com/berita/2880/mengapa-hukuman-mati-harus-dihapuskan-ini-alasannya.html#sthash.iDOMEWNG.dpuf
Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila menegaskan, hukuman mati tersebut jelas-jelas melanggar HAM, karena hak untuk hidup merupakan hak dasar yang dimiliki seseorang semenjak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun baik itu pemerintah sekalipun.
- See more at: http://www.covesia.com/berita/2880/mengapa-hukuman-mati-harus-dihapuskan-ini-alasannya.html#sthash.iDOMEWNG.dpuf

Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.

Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.

Ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan cara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan; ini disebut demokrasi perwakilan. Konsep demokrasi perwakilan muncul dari ide-ide dan institusi yang berkembang pada Abad Pertengahan Eropa, Era Pencerahan, dan Revolusi Amerika Serikat dan Perancis.

Menurut Hans Kelsen, Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan didalam melaksanakan kekuasaan negara.

Menurut Sidney Hook, Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat dewasa.

Menurut Plato, Sistem pemerintahan demokrasi, pada akhirnya akan melahirkan pemerintahan tirani. Setiap orang akan memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja tanpa ada kontrol ketat dari negara. Dalam negara demokrasi, kebebasan individual dan pluralisme politik adalah dewa yang diagungkan. Semua warga negara memiliki kebebasan mengekspresikan aspirasi dan idealisme politiknya tanpa merasa khawatir akan intervensi negara terhadap kebebasannya itu. Dalam istilah Plato, demokrasi itu penuh sesak dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara dan setiap orang dapat berbuat sekehendak hatinya. Kekerasan dibenarkan atas nama kebebasan dan persamaan hak. Penjungkirbalikan massal terhadap moralitas dan akal budi dibenarkan dengan alasan kebebasan.



Kelebihan
  • Demokrasi memberi kesempatan untuk perubahan di tubuh pemerintahan tanpa menggunakan    kekerasan.
  • Adanya pemindahan kekuasaan yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum
  • Sistem demokrasi mencegah adanya monopoli kekuasaan.
  • Dalam budaya demokrasi, pemerintah yang terpilih melalui pemilu akan memiliki rasa berutang karena      rakyat yang memilihnya, oleh karena itu hal ini akan menimbulkan pemicu untuk bekerja sebaik-baiknya  untuk rakyat.
  • Masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi yang menimbulkan rasa memiliki terhadap negara.
Kekurangan
  • Masyarakat bisa salah dalam memilih dikarenakan isu-isu politik.
  • Fokus pemerintah akan berkurang ketika menjelang pemilu masa berikutnya.
  • Massa dapat memengaruhi orang
Jenis-jenis Demokrasi
> dilihat dari cara penyaluran aspirasi rakyat;
  • Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang bersih karena rakyat diberikan hak mutlak untuk memberikan aspirasinya.
  • Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.
> dilihat dari dasar yang dijadikan prioritas atau titik perhatian;
  • Demokrasi Material
  • Demokrasi Formal
  • Demokrasi Campuran
> dilihat dari prinsip ideologi;
  • Demokrasi Rakyat
Demokrasi rakyat(proletar) adalah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial dalam kehidupan. Tidak ada pengakuan hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau penindasan tetapi untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan atau paksa atau dengan kata lain negara adalah alat untuk mencapai cita-cita kepentingan kolektif.  Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang berdasarkan paham marxisme atau komunisme.  
  • Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang atau manusia sebagai makhluk sosial. Hobbe, Lockdan Rousseaue mengemukakan pemikirannya tentang negara demokrasi bahwa negara terbentuk disebabkan oleh benturan kepentingan hidup orang yang hidup bermasyarakat. Ini mengakibatkan terjadinya penindasan diantara mereka. Oleh sebab itu kumpulan orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan negara atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi fakta yang terjadi kemudian adalah munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme.
Hal inilah yang menjadi pemicu pemikiran baru yakni demokrasi liberal. Setiap individu dapat berpartisipasi melalui wakil yang dipilih melalui pemilihan sesuai ketentuan. Masyarakat harus dijaminan dalam hal kebebasan individual(politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan).
> dilihat dari kewenangan dan hubungan antara alat kelengkapan negara;
  • Demokrasi Sistem Parlementer
Indonesia pernah menerapkan demokrasi parlementer yaitu pada tahun 1945-1959. Dalam sistem demokrasi parlementer, Indonesia memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan sendiri. Selama periode ini konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi RIS dan UUDS 1950. BAnyak kelebihan yang dirasakan ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer antara lain:
  1. Parlemen menjalankan peran yang sangat baik.
  2. Akuntabilitas pemengang jabatan tinggi.
  3. Partai plitik diberi kebebasan dan peluang untuk berkembang.
  4. Hak dasar setiap individu tidak dikurangi.
  5. Pemilihan umum dilaksanakan benar2 dengan prinsip demokrasi (Pemilu 1955).
  6. Daerah diberikan otonomi dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan asas desentralisasi.
Meskipun banyak sekali kelebihan yang dirasakan, demokrasi parlementer dianggap gagal karena beberapa alasan yang dikemukakan para ahli sebagai berikut:
  1. Usulan Presiden(Konsepsi Presiden) tentang Pemerintahan yang berasaskan gotong-royong( berbau komunisme).
  2. Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-undang(konstitusi) mengalami kegagalan dalam merumuskan ideologi nasional.
  3. Dominan sekali politik aliran yang memicu konflik.
  4. Kondisi ekonomi pasca kemerdekaan masih belum kuat.
  • Demokrasi Sistem Presidensial
Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:
  1.  Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 
  2. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.
  3. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.
Dalam sistem presidensiil, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.
 
Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:
  1.  Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
  2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
  3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.§  Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  5. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierachy rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu(demokrasi pancasila) pada era  Presiden Soeherto hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan nyawa dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Setelah era Seoharto berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai saat itu.  Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia dimana Presiden ditunjuk oleh rakyat dan untuk rakyat dan masa jabatannya 5 tahun dan hanya boleh menjabat sepaling lama 10 tahun atau 2 Periode. Namun di era sekarang banyak yang memanfaatkan Demokrasi demi kepentingannya dengan cara demokrasi tidak langsung yang lewat dari Lembaga Perwakilan.

Maka dari itu peran mahasiswa,buruh dan rakyat sangat penting dalam mengawasi Pemerintahan Indonesia. SEMANGAT !!!